Penanganan Objek Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) Kota Kupang

Kupang,19 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kupang Jalan S.K Lerik No. I Kel. Kelapa Lima Kota Kupang, telah dilaksanakan pertemuan antara Pemerintah Kota Kupang dengan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang,  Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang Jefry Edward Pelt, SH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang (DPUPR) Kota Kupang Maxi N. Dethan, ST.M.Si, Kepala Subdirektorat Penegak Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV ( Subdit PHPSPR Wilayah IV) Aristiyono D. Nuryanto, S.T., M. Sc, Ketua Kelompok kerja pada Subdit PHPSPR Wilayah IV, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama pada Subdit PHPSPR Wilayah IV,  Kepala Bidang Penataan Ruang Mahyudin E. Azhari, ST.MT, Pejabat Fungsional  Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Nila Tri Sartika, ST, Penata Ruang Ahli Muda. Sub Koordinator Substansi Penertiban ibu Elsyah Yaviana. S.Sos.

Pertemuan tersebut  membahas tentang penanganan objek indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (IPPR) Kota Kupang terhadap peraturan daerah Kota Kupang nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011 – 2031 (Perda RTRW Kota Kupang 11/2011) dan Rencangan Revisi RTRW Kota Kupang tahun 2025 -2044 yang di lakukan oleh pemerintah kota kupang tahun 2025 serta melakukan Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan ruang (IPPR).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menuntasan pengenaan sanksi administratif guna mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Kupang dan terhadap Rancangan Revisi RTRW Kota Kupang 2025 – 2044 di nyatakan telah selesai di lakukan Pengecekan, Pemeriksaan dan Pertampalan (overlay) antara Revisi Rencana Tata Ruang Kota Kupang dengan lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, sehingga Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang dapat di proses lebih lanjut.